Berita :

BNTV

BNTV
Mari Kita Jaga Keamanan di Lingkungan Kita  
Diberdayakan oleh Blogger.

Berita

UN SMP dan SMA Harus Dihapuskan



UN SMP dan SMA Harus Dihapuskan

13-May-2014


Pro Kontra Penghapusan penyelenggaraan UN Marak kembali, anggota DPR dari PDIP Itet Tridjajati Sumarijanto menegaskan, Ujian Nasional (UN) harus dihapuskan baik pada tingkat SMP maupun SMA. "Karena UN ini menelan biaya yang sangat mahal, selain itu mengukur siswa tidak hanya angka semata perlu juga dilihat kemampuan sosial mereka," ujarnya kepada Parlementaria, Selasa, (13/5).
Menurutnya, penilaian kuantitatif dengan angka tidak bisa dijadikan patokan bisa saja anak didik itu mendapatkan dengan cara menyontek. "Kenapa setelah lulus SMA saat masuk universitas harus dites lagi," jelasnya.
Melalui cara ini, lanjutnya, dapat menciptakan keseimbangan antara aspek kognitif dan motorik. "Kalau dinegara barat tidak hanya menilai kognitifnya saja, tetapi kegiatan sosialnya itu dimasukkan kedalam penilaiannya,"katanya.
Dia mengatakan, perlu ada revolusi pendidikan dengan menciptakan pondasi yang ideal bagi dunia pendidikan. "Jadi harus memiliki tujuan yang jelas, misal tamatan SD. SMP, SMA bisa jadi apa,artinya outputnya ada," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah juga harus mengetahui kebutuhan pendidikan di pedesaan dengan membuat satu pola tertentu. "Salah satu usulan saya yaitu dengan membuat SD Kejuruan, ini kita perlu melakukan revolusi," tegasnya.
Dia mengatakan, untuk anak-anak sekolah yang terpencil dengan infrastruktur yang buruk, perlu diberikan ketrampilan sejak kecil. "Begitu tamat SD anak-anak harus tahu potensi daerah pesisir laut, dan daratan, misal bagaimana menangkap ikan, dan bercocok tanam," ujarnya.
Berikutnya, jelas Itet, perlu adanya peningkatan budaya baca dan peningkatan budaya penelitian bagi siswa/i di Indonesia. Dari kecil pada tingkat Sekolah Dasar perlu didorong minat budaya baca bagi para pelajar Indonesia.
Dia menambahkan, Badan Perpustakaan secara fungsional memang dibawah Kemendikbud namun faktanya minim perhatian dari Kementerian tersebut.
Terkait guru, lanjut Itet, tidak hanya diberikan sertifikasi semata artinya perlu ada pengayaan  intelektual. Para guru tidak pernah melakukan pembelajaran termasuk belajar komparatif dengan negara lain.
Berikutnya perlu didorong terciptanya data pendidikan yang komprehensif seperti membentuk semacam centre education, dengan cara ini pelajar SMA yang akan lulus jadi tahu minat dan tujuannya kemana, selain itu perlu adanya kerjasama lintas sektoral dengan perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja siap pakai.
Hal berikutnya yang tidak kalah penting, lanjut itet, memberlakukan sekolah negeri gratis. "Penyelenggara pendidik hanya satu pintu dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran yang 20 persen dialokasikan kepada kemendikbud. artinya anggaran pendidikan jangan dibagi ke 18 Kementerian atau lembaga," katanya.
Dia menambahkan, dari hampir Rp 499 Triliun Kemendikbud hanya menggunakan Rp 70 Triliun sementara sisanya dibagi-bagi. "Yang terbesar yaitu Kemenag paling besar yaitu sekitar Rp 35 Triliun," jelasnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII Tanyakan Jumlah Setoran Awal Haji di Bank

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan besaran dana setoran awal haji yang saat ini tersimpan di beberapa bank. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk transparansi kepada calon jemaah haji akan keberadaan dana yang sudah disetorkan masyarakat kepada bank.
“Sebenarnya berapa jumlah dana setoran awal haji yang tersimpan di bank hingga saat ini. Masyarakat perlu tahu sebagai sebuah bentuk transparansi dari dana yang sudah mereka setorkan kepada bank.  Terlebih lagi antrian haji saat ini sangat lama, dan pastinya jumlahnya akan terus bertambah setiap tahunnya,”ungkap anggota Komisi VIII, Kasma Bouty.
Sementara itu, anggota Komisi VIII lainnya, Adang Ruchiatna mempertanyakan jika dana setoran awal haji tidak masuk ke bank-bank, apa perbankan yang saat ini menangani hal tersebut masih bisa beroperasi.
Menjawab hal tersebut, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Abdul Rachman mengatakan bahwa saat ini dana setoran awal haji yang masuk ke perbankan hanya berkisar dua puluh persen dari keseluruhan transaksi yang ada di bank. Dengan demikian ia menilai jika dana setoran awal haji tidak masuk ke bank-bank maka tentu tidak menjadi masalah. Namun hal tersebut tidak berlaku  dengan bank syariah yang notabene memiliki permodalan lebih sedikit dibanding bank konvensional. Bahkan bisa dikatakan,selama ini bank syariah memang mengandalkan pada transaksi dana setoran awal haji.
“Kami semua (bank) tentu tahu berapa besar setoran haji yang ada dalam rekening Menteri Agama sebagai pihak yang menerima dana setoran awal haji. Namun sesuai amanat dewan dalam undang-undang juga, kami tidak boleh memberitahu hal tersebut, baik kepada pihak lain maupun sesamabank. Tetapi jika ingin mengetahui jumlahnya bisa ditanyakan langsung kepada Menteri Agama sebagai pemilik rekening haji,”jelas Abdul Rachman. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Komisi VIII Pertanyakan Anggaran Penanganan Bencana Kemensos

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan anggaran Tahun 2014 untuk Kementerian Sosial apakah sudah cair dan sudah dapat digunakan untuk penanganan pasca bencana yang belakangan sedang melanda beberapa daerah. Pasalnya menurut anggota Komisi VIII, Aziz Suseno, anggaran tersebut disusun pada tahun 2013 dimana beberapa daerah belum terjadi bencana. “Kami ingin mengetahui apa anggaran 2014 sudah bisa digunakan untuk penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini, dan selanjutnya apa anggaran tersebut cukup untuk penanganan bencana. Karena anggaran itu kan disusun Desember tahun lalu saat belum terjadi bencana. Dan ternyata bencana yang datang di awal tahun begitu besar,”ungkap Aziz Suseno. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII lainnya, Ina Amania. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa banyaknya bencana yang terjadi di berbagai daerah tentu menjadi tugas tersendiri bagi Kementerian Sosial. Apa dana cadangan (on call) yang telah dianggarkan untuk tahun 2014 sudah turun atau sudah dapat digunakan. Jangan sampai karena belum dapat dicairkannya anggaran tersebut, jadi menghambat proses penanganan pasca bencana, sehingga muncul berbagai keluhan di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan kendala yang berarti dalam penanganan masalah sosial pasca terjadinya bencana. Karena dalam menjalankan programnya, Kementerian Sosial telah menyiapkan stok berbagai bahan pangan dan barang yang disimpan di gudang Kementerian Sosial masing-masing daerah. Jadi, ketika bencana itu terjadi Kementerian Sosial telah siap untuk menyalurkan barang-barang tersebut. “Di gudang kami telah siap stok barang-barang yang bisa disalurkan ke masyarakat kapanpun, sehingga ketika terjadi bencana kami dapat langsung menyalurkannya. Memang cara ini berbeda dengan pemikiran dari Bappenas yang menginginkan membeli barang hanya saat dibutuhkan saja. Namun ke depan akan kami coba koordinasikan kembali dengan Bappenas untuk menentukan langkah terbaik dalam penanganan bencana yang datang tidak terduga,”papar Andi Dulung. Sementara itu, baik Aziz dan Ina mengatakan bahwa Komisi VIII akan terus melakukan pengawasan terkait program yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam penanganan korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan jika memang kemudian anggaran yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial beserta Komisi VIII untuk penanganan masalah sosial pasca bencana di tahun 2014 masih belum mencukupi, pihaknya akan kembali mendiskusikan dan membahas hal tersebut. “Di awal tahun ini saja kita mendapat bencana yang sangat banyak di beberapa wilayah. Kalau memang anggaran Kementerian Sosial untuk penanganan bencana di tahun 2014 ini harus ditambah ya akan kita tambah, tapi tentunya semua itu harus lewat proses pembahasan terlebih dahulu. Intinya, kami akan berusaha optimal agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertangani dengan baik,”tegas Aziz. (Ayu)

Putusan MK Soal Pemilu Serentak Timbulkan Kisruh Politik

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilu serentak tahun 2019 dianggap menimbulkan kekisruhan politik. Di samping itu, pemerintah dianggap perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menghapuskan ambang batas bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden sehingga keabsahan hasil pemilihan presiden mendatang tidak digugat. Demikian mengemuka dari disksui bertema "Putusan MK dan Keabsahan Pemilu 2014" di Gedung DPR, Kamis, (6/2). Selain Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Ahmad Yani, hadir pula pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebagai pembicara. Ahmad Yani mengatakan, dalam banyak hal MK sudah melampaui kewenangan yang diberikan. “Sudah terjadi kekacauan setelah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan umum serentak itu,” ujarnya. Politisi PPP ini mengakui, sudah terjadi kekeliruan sejak awal UU mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden ini. “Partai-partai politik termasuk PPP dan partainya Pak Yusril, PBB, membiarkan pelanggaran konstitusional,”ujarnya. Ahmad Yani mengingatkan, calon presiden dan calon wakil presiden pintu masuknya hanya satu, tidak ada pintu lain, yaitu melalui partai politik. Parpol yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum(KPU) layak mengajukan capres dan cawapres. “Tidak boleh dibatasi,”tegasnya. Dikatakan, presidential treshold atau ambang batas syarat calon presiden itu merupakan pelanggaran yang serius. Dia meragukan apakah nanti tahun 2019 akan bisa dilaksanakan pemilu serentak 2019 seperti keputusan MK tersebut. Ia juga mempertanyakan lamanya MK memutuskan uji materi UU Pemilu Presiden oleh Effendi Gazali. Karena itu yani mendesak, MK harus cepat memutuskan gugatan materi dari Yusril Izha Mahendra, tidak perlu berlama-lama seperti memutuskan gugatan sebelumnya. “Kekisruhan pelaksanaan konstitusi kita sekarang ini juga andilnya MK,”katanya. Menurut dia, MK sudah mulai keluar dari mandat yang diberikan, dengan memonopoli kebenaran yang bersifat final dan mengikat. Sementara itu tak ada yang mengontrol lembaga tersebut. Selain itu MK itu berwenang menguji pasal-pasal UU yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. "MK bukannya membuat norma hukum baru. Apalagi tidak suka dengan DPR, sehingga putusannya tidak obyektif,” tegasnya. Dikatakan, karena konstitusi mengatur pemilu lima tahun sekali, maka mau serentak atau tidak bukan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah putusan MK terbalik. Karena itu, putusan MK soal pemilu serentak sia-sia, dan malah akan menimbulkan kekisruhan baru. Sementara itu, Margarito Kamis menilai MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang baru bisa dilaksanakan pada 2019 berpotensi menimbulkan gugatan. Dengan pemilu serentak, presidential threshold juga menjadi tidak berlaku. Namun, putusan itu dikeluarkan Januari lalu dan baru bisa dilaksanakan pada 2019 sehingga landasan konstitusional pelaksanaan pemilu 2014 lemah. “Sebenarnya penyelesaiannya tidaklah sulit presiden mengeluarkan saja Perppu yang isinya menghapuskan preidential threshold karena persoalannya bukan di pemilu serentak atau tidak tapi di presidential threshold,” ujarnya. Di tempat yang sama, Fadli Zon mengatakan solusi untuk mencari jalan keluar dari putusan MK yang memperumit proses pemilu 2014 saat ini akan tergantung pada partai besar, oligarki politik yang ada di DPR RI. Di mana keruwetan dan kesemrawutan tata negara ini sebagai konsekuensi memutilasi naskah aseli konstitusi. "Kerumitan konstitusi ditambah putusan MK sekarang ini sebagai konsekuensi memutilasi konstitusi yang merubah naskah aseli UUD 1945, sehingga keputusannya justru membingungkan masyarakat. Karena itu, perlu terobosan politik untuk merevisi kewenangan MK,” kata Fadli Zon. Oleh sebab itu Fadli Zon berharap tidak membiarkan kesewenang-wenangan MK tersebut karena akan terjadi penyalahgunaan wewenang atau a buse of power, dan apalagi sekarang ini MK sudah melenceng dari mandat yang diberikan. “Untuk itu, Gerindra mengusulkan agar hakim MK itu bukan dari partai, melainkan negarawan yang teruji integritas dan putusan-putusan hukumnya,” katanya. Sebelumnya, mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi atas UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Dalam gugatannya dia meminta MK menafsirkan secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Gugatan itu dimenangkan Yusril di MK, namun pelaksanaannya pada 2019. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” (nt/sc)

Polisi sita 330 Kg ganja senilai Rp1 M

Ganja seberat 330 Kg diamankan (foto:Oris/Okezone)
Sindonews.com - Polda Jawa Barat menangkap sindikat pengedar narkoba dengan barang bukti ganja kering seberat 330 Kilogram (Kg) senilai Rp1 miliar. Bersama ganja tersebut diamankan dua orang tersangka, IS dan EH.

"Ini penemuan terbesar tahun ini dalam satu kegiatan pengungkapan," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat Kombes Pol Hafriyono, di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (28/10/2013).

Kronologi pengungkapan itu berawal dari penangkapan EH di belakang pom bensin Jagabaya, Parung Panjang, Bogor, pada 12 Oktober 2013, sekira pukul 19.00 WIB. Satu paket kecil ganja didapat dari tangan EH.

"Kita lalu melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu tersangka lain yaitu IS dengan barang bukti yang cukup banyak," jelasnya.

IS ditangkap di Kampung Kadaung, Parung Panjang, Bogor, pada 13 Oktober 2013, sekira pukul 00.30 WIB. Ganja seberat 330 Kg yang disimpan di sebuah rumah di Griya Parung Panjang lalu disita petugas.

Hafriyono mengatakan, para tersangka sudah lima bulan beraksi. Keduanya bertugas sebagai kurir. Sementara untuk mencari tambahan penghasilan, para tersangka menjual ganja secara eceran.

Para tersangka dipekerjakan oleh HS, seorang narapidana di LP Cipinang. EH dan IS bertugas sebagai kurir. Polisi hingga kini masih mencari siapa pemasok ganja yang disebut EH dan IS adalah narapidana.

Sementara atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat 1 dan 2 serta Pasal 111 ayat 1 dan 2 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau hukuman mati," tandas Hafriyono.

sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/28/21/799069/polisi-sita-330-kg-ganja-senilai-rp1-m

Target Monorel Serpong - Bandara Beroperasi 2016

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG (21/08/2013) : Pembangunan kereta api layang (Monorel) dari Serpong ke Bandara Soekarno Hatta sepanjang 35 KM ditargetkan bisa beroperasi pada 2016.

"FS-nya dan 'basic design' sekitar tiga bulan lagi selesai. Setelah itu tinggal dilelangkan pada kontraktor yang profesional, ditargetkan 2016 sudah bisa beroperasi" kata Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Banten Global Develovment (BGD) Saleh MT di Serang, Rabu (21/6).

Ia mengatakan, proyek tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk pembangunan fisiknya yakni pembangunan rel dengan kereta apinya.

Monorel tersebut akan dibangun sepanjang 35 Km dengan 16 stasiun. Seluruh stasiun dilengkapi dengan pusat perbelanjaan mulai dari Serpong, Alam Sutera, Kota Tangerang sampai ke Bandara Soekarno Hatta.

"Konsepnya kita ingin seperti di Singapura, dimana setiap transit atau turun di stasiun itu langsung ke pusat wisata belanja," kata Saleh.

Proyek monorel tersebut dilaksanakan investor dari perusahaan Singapura yakni PT Denicor dan operasionalanya bekerjasama atau "join operation' antara PT BGD (Perusahaan Daerah) dan PT Inka (BUMN) dengan membentuk sebuah anak perusahaan yakni PT Banten Excel Skytransport (BES).

"Rencananya kami peletakan batu pertama Monorel itu pada 17 Agustus 2013, namun disarankan oleh Ibu gubernur agar dimatangkan kembali," kata Soleh.

Menurut dia untuk mendukung operasional dan kelengkapan Monorel tersebut, BGD juga berencana membangun hotel di Bandara Soekarno Hatta terutama untuk transit para calon jemaah haji.

Gerbong kereta api tersebut dirancang untuk menampung sekitar 600 orang dalam satu rangkaian kereta. "Paling dalam satu rangkaian itu ada sekitar tiga gerbong," kata Saleh MT.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari Sumber : Antara
 
Copyright © 2013. Bayu Nada FM 95.60 Mhz - All Rights Reserved